RENCANA KEBIJAKAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI BALI

  • Muhammad Ramdhan Siregar Pusat Riset Kelautan - Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • August Daulat Pusat Riset Kelautan - Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Nasir Sudirman Pusat Riset Kelautan - Kementerian Kelautan dan Perikanan
Keywords: Provinsi Bali, Wilayah Pesisir, Rencana Zonasi, Pengelolaan Laut

Abstract

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu tiap provinsi diwajibkan untuk memiliki suatu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14. Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk suatu provinsi memerlukan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta kegiatan pemanfaatannya, isu-isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana alokasi ruang, peraturan pemanfaatan ruang dan indikasi program. Tulisan ini akan mendeskripsikan bagian dari rencana kebijakan zonasi di wilayah perairan pesisir Provinsi Bali.

Metrics

Metrics Loading ...

References

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2016, Provinsi Bali Dalam Angka 2016, Badan Pusat Statistik, Denpasar.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2017, Provinsi Bali Dalam Angka 2017, Badan Pusat Statistik, Denpasar.

Ditjen KKP, 2016, Tata Cara Penyusunan Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Gordon A L, 2012, Breif ITF review; Pacific inflow into the Indonesian Seas, CLIVAR ITF -Task Team, Ancol, Indonesia.

[Sekda] Sekretaris Daerah Provinsi Bali, 2003, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman,perubahan dari Perda No. 3 Tahun 2001

[Sekda] Sekretaris Daerah Provinsi Bali, 2017, Perda Provinsi Bali No. 11 Tahun 2017 tentang Bendega

[Setneg] Sekretariat Negara, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

[Setneg] Sektretariat Negara, 2014, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Supriatna J, 2008, Melestarikan Alam Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Peters J H, Wardana W, 2013, Tri Hita Karana, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Published
2021-04-01
How to Cite
SiregarM. R., DaulatA., & SudirmanN. (2021). RENCANA KEBIJAKAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI BALI. RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan, 8(1), 11-22. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v8i1.28992
Section
Articles